Prinsip dan Kriteria OHSAS 18001 : 2007

Seri persyaratan penilaian keselatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001:2007 memuat persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar organisasi mampu mengendalikan resiko-resiko K3 dan dapat meningkatkan kinerja K3 nya.Secara umum standar OHSAS ini dapat diterapkan oleh organisasi yang ingin:

1. Menerapkan sistem manajemen K3 untuk mengurangi atau menghilangkan resiko kecelakaan dan keselamatan terkait aktifitas organisasi pada personil dan pihak lain yang berkepentingan.
2.  Menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen K3.
3.  Menjamin bahwa organisasi sesuai dengan kebijakan K3 yang dibuat sendiri oleh organisasi.
4.  Mendapat pengakuan kesesuaian (dengan standar OHSAS ini) dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan.
5. Mendapatkan sertifikat sistem manajemen K3

3. Istilah dan Definisi

Berikut ini adalah Istilah yang definisi yang berlaku yang digukan dalam dokumen OHSAS 18001:2007

3.1 Resiko yang dapat diterima

Resiko yang telah diturunkan hingga menjpai tingkat yang dapat ditoleransi dengan mempertimbangkan peraturan legal dan kebijakan K3 organisasi.

3.2 Audit

Proses sistematic, independen dan terdokumentasi unutk memperleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objective untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi.

Catatan 1: Independen tidak berarti harus pihak dari luar organisasi. Dalam banyak kasus, khususnya di organisasi kecil, independensi dapat berarti bebas dari tanggung jawab terhadap aktifitas yang diaudit.

Catatan 2: Untuk panduan lebih lanjut tentang bukti audit dan kriteria audit, lihat ISO 19011.

3.3 Peningkatan berkelanjutan

Proses berulang untuk meningkatkan sistem manajemen K3 untuk mencapai peningkatan dalam kinerja K3 secara keseluruhan yang selaras dengan kebijakan K3 organisasi.

Catatan 1 Proses Peningkatan tidak perlu dilakukan di semua area secara bersamaan.

Catatan 2 Definisi diatas disadur dari ISO 14001:2004

3.4 Tindakan koreksi

Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan yang terdeteksi.

Catatan 1 Bisa saja ada lebih dari satu penyebab ketidaksesuaian.

Catatan 2: Tindakankoreksi adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terulangnya kejadian sedangkan tindakan pencegahan diambil untuk mencegah terjadinya kejadian (yang belum terjadi).

3.5 Dokumen

Informasi dan media pendukungnya.

Catatan: Media dapat berupa kerjtas, magnetik, CD, foto atau sample master atau kombiasi dari hal hal tersebut.

3.6 Bahaya (hazard)

Sumber, situasi, tindakan yang potensial menimbulkan cedera atau penyakit atau kombinasi keduanya terhadap manusia.

3.7 Identifikasi bahawa

Proses untuk mengetahui adanya bahaya dan menentukan sifat-safatnya.

3.8 Penyakit

Kondisi fisik atau mental yang meburuk yang dapat diketahui yang mucul dari dan/atau diperburuk oleh aktifitas dalam pekerjaan dan/atau situasi yang berhubungan dengan pekerjaan.

3.9 Insiden

Kejadian terkait dengan pekerjaan dimana terjadi atau dapat saja terjadi cedera atau penyakit (terlepas dari tingkat bahayanya) atau terjadinya kamatian.

Catatan 1: Kecelakaan (accident) adalah insiden yang menyebabkan cidera, penyakit atau kematian.

Catatan 2: Suatu insiden yang tidak menyebabkan cidera, penyakit atau kematian dapat disebut nyaris terjadi (near miss), nyaris terkena (near hit, near call) atau kejadian berbahaya.

Catatan 3: Suatu keadaan darurat merupakan suatu jenis insiden khusus.

3.10 Pihak-pihak terkait

Individu atau kelompok, di dalam dan diluar lokasi kerja yang berkepentingan atau yang dipengaruhi oleh kinerja K3 organisasi.

3.11 Ketidaksesuaian

Tidak terpenuhinya persyaratan

Catatan A: Ketidaksesuaian dapat berupa penyimpangan terhadap:

• Standar kerja, prektek, prosedur, persyaratan legal yang terkait.
• Persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3.

3.12 Keselamatan dan kesehatan kerja

Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja (termasuk pekerja sementara dan personal kontraktor), pengunjung atau orang lain dalam lokasi kerja.

Catatan: Organisasi dapat terkena persyaratan legal tentang kesehatan dan keselamatan orang diluar tempat kerja langsung, atau yang terkena dampak dan aktifitas di tempat kerja.

3.13 Sistem Manajemen K3

Bagian dari sistem manajemen organisasi untuk membangun dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko resiko K3.

Catatan1: Sistem manajemen adalah sekumpulan elemen yang berkaitan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan untuk mencapai sasaran tersebut.

Catatan 2: Sistem manajemen mencakup struktur organisasi, aktifitas perencanaan (termasuk, sebagai contoh, penilaian resiko dan penetapan sasaran), tanggung jawab, praktek-praktek, prosedur-prosedur, proses-proses dan sumber daya.

Catatan 3: Diadopsi dari ISO !$001:2004

3.14 Sasaran K3

Sasaran terkait dengan kinerja K3 yang ditetapkan organisasi untuk dicapai.

Catatan 1: Sasaran harus quantitatif sejauh memungkinkan.

Catatan 2: Klausul 4.3.3 mensyaratkan bahwa sasaran K3 konsisten dengan kebijakan K3.

3.15 Kinerja K3

Hasil terukur dari pengelolaan organisasi terhadap resiko-resiko K3.

Catatan 1: Pengukuran Kinerja K3 mencakup pengukuran dan efektifitas dari pengendalian yang dilakukan organisasi.

Catatan 2:Dalam konteks sistem manajemen K3, hasil dapat diukur terhadap kebijakan K3, Sasaran K3 dan persyaratan kinerja K3 yang lain.

3.16 Kebijakan K3

Arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi terkait dengan kinerja K3 dan secara formal diungkapkan oleh manajemen puncak.

Catatan1: Kebijakan K3 memberi kerangka untuk melakukan tindakan dan untuk menetapkan sasaran K3.

3.17 Organisasi

Perusahaan, korporasi, firma, kelompok perusahaan, lembaga, instituis atau kombinasi dari hal tersebut, kelompok atau bukan, publik ataupun pribadi yang mempunyai fungsi dan adminsitrasi sendir.

Catatan: Untuk organisasi dengan lebih dari satu unit operasi, unit operasi tunggal dapat disebut sebagai organisasi.

3.18 Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang potensial terjadi atau situasi atau kondisi yang tidak diinginkan yang potensial terjadi.

Catatan 1: Penyebab ketidak sesuaian potensial bisa saja lebih dari 1

Catatan 2: Tindakan pencegahan diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian (yang belum terjadi) sedang tindakan koreksi diambil untuk mencegah terulangnya kejadian (yang sudah terlanjur terjadi).

3.19 Prosedur

Cara untuk melakukan aktifitas atau untuk melakukan proses.

3.20 Catatan

Dokumen yang yang menggambarkan hasil yang dicapai dari aktifitas yang dilakukan atau menggambarkan bukti dari aktifitas yang dilakukan.

3.21 Resiko

Kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang berbahaya atau yang mengakibatkan bahaya dan tingkat keparahan dari cedera atau penyakit yang diakibatkan.

3.22 Penialian resiko

Proses untuk mengavaluasi resiko yang muncul dari suatu bahaya, dengan mempertimbangkan kelayakan kontrol yang ada, dan memutuskan apakah resiko tersebut dapat diterima atau tidak.

3.23 Area kerja

Suatu lokasi fisik dimana aktifitas terkait dengan pekerjaan dilakukan dibawah kontrol organisasi.

Catatan: Untuk menentukan mana yang termasuk ‘area kerja', organisasi perlu mempertimbangkan dampak K3 terhadap personil yang, misalnya, melakukan perjalanan atau transit (mengemudi, melakukan perjalan dengan pesawat terbang, kapal laut ataupun kerena), bekerja di tempat klien atau pelanggan, bekerja dirumah.

4.1 Persyaratan Umum

Organisasi haris menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memeliharai dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan persyaratan standar OHSAS ini dan menentukan bagaimana sistem tersebut memenuhi persyaratan ini.

Organisasi harus menentukan dan mendokumentasikan lingkup sistem manajemen K3-nya.

4.2 Kebijakan K3

Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 dan menjamin bahwa kebijakan tersebut:

a.       Sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 yang ada di organisasinya masing-masing

b.       Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan dan berkurangnya kesehatan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen K3 dan kinerja K3.

c.       Mencakup komitmen untuk paling tidak sesuai persyaratan legal yang berlakudan dengan persyaratan lain

d.      Memberi kerangka untuk penetapan dan peninjauan sasaran K3;

e.      Di dokumentasikan, diterapkan dan dipelihara

f.        Di komunikasikan ke semua orang yang bekerja dibawah kontrol organisasi agar mereka menyadari kewajiban individual mereka terkait K3;

g.       Terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan; dan

h.      Di tinjau secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan tepat bagi organisasi

4.3 Perencanaan

4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan kontrol

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur-prosedure untuk identifikasi bahaya secara berkelanjutan, penilaian resiko dan penentuan kontrol-kontrol yang diperlukan.

Prosedur-prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus mempertimbangkan:

a.       Aktifitas rutin dan non-rutin

b.      Aktifitas dari semua orang yang mempunyai akses ke lokasi kerja (termasuk kontraktor dan pengunjung)

c.       Perilaku orang, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya.

d.      Bahaya yang telah teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan orang-orang di lokasi kerja.

e.      Bahaya bagi lingkungan sekitar lokasi kerja yang dihasilkan oleh aktifitas-aktifitas dari lokasi kerja

Catatan 1: Lebih tepat bila bahaya seperti diatas dinilai sebagai aspek lingkungan.

f.        Infrastruktur, peralatan dan material di lokasi kerja, baik yang dihasilkan oleh organisasi maupun oleh pihak lain;

g.       Perubahan-perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, aktifitas atau material.

h.      Perubahan dari sistem manajemen K3, termasuk perubahan sementara dan akibat dari perubahan tersebut bagi operasi, proses dan aktifitas;

i.         Semua persyaratan legal terkait dengan penilaian resiko dan penerapan kontrol yang diperlukan;

j.        Rancangan area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasional dan pengaturan kerja, termasuk penyesuaiannya dengan kemampuan manusia

Metodologi untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko harus:

a.       Ditentukan lingkupnya, sifatnya, waktunya untuk menjamin agar identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan secara pro-aktif, bukan reactif; dan

b.      Memberi panduan untuk identifikasi, prioritasisasi dan dokumentasi resiko, dan penerapan kontrol dengan layak.

Untuk mengatur perubahan, organisasi harus mengidentifikasi bahaya K3 dan resiko K3 yang berhubungan dangan perubahan-perubahan dalam organisasi, sistem manajemen atau aktifitas sebelum perbuahan-perubahan tersebut diberlakukan.

Organisasi harus menjamin bahwa hasil dari penilaian dipertimbangkan dalam menentukan kontrol.

Ketika menentukan kontrol, atau ingin merubah kontral yang sudah ada, harus dipertimbangkan untuk menurunkan resiko menurut hirarki sebagai berikut:

a.       Penghilangan

b.      Penggantian

c.       Kontrol secara teknis

d.      Pemberian tanda dan/atau kontrol administatif

e.      Pemakaian peralatan pelindung

Organisasi harus mendokumentasikan hasil dari identifikasi bahaya, penilaian resiko dan kontrol yang ditentukan dan menjaga dokumentasi tersebut tetap up-to-date.

Organisasi harus menjamin agar resiko K3 dan kontrol yang telah ditentukan dipertimbangkan dalam menngembangkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3.

Catatan 2: Untuk panduan lebih lanjut mengenai identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penentuan kontrol, lihat OHSAS 18002.

4.3.2 Persyaratan Legal dan Persyaratan Lainnya.

Oerganisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses persyaratan-persyaratan legal K3 dan lainnya yang berlaku bagi organisasi masing masing.

Organisasi harus menjamin agar persyaratan-persyaratan tersebut dipertimbangkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3-nya.

Organisasi harus menjaga agar informasi tersebut (persyaratan-persyaratan K3) tetap up-to-date.

Organisasi harus mengkomunikasikan informasi yang relevan terkait persyaratan-persyaratan K3 tersebut kepada personil-personil yang bekerja dalam kontrol organisasi dan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4.3.3 Sasaran dan Program

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sasaran terkokumentasi yang terdokumentasi, pada fungsi-fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.

Sasaran harus terukur, sejauh memungkinkan, dan konsisten dengan kebijakan K3, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya luka atau masalah kesehatan, untuk sesuai dengan persyaratan legal dan persyaratan lainnya yang berlaku dan untuk peningkatan berkelanjutan.

Saat menentukan dan meninjau sasaran, organisasi harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan legal dan persyaratan lainnya dan resiko-resiko K3. Organisasi juga harus mempertimbangkan pilihan-pilihan teknologi yang tersedia, masalah finansial, operasioan dan persyaratan-persyaratan bisnis, dan pandangan-pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara program-program untuk mencapai sasaran. Minimal, program harus mencakup:

a.       Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai sasaran-sasaran pada fungsi-fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi, dan

b.      Cara dan kerangka waktu sasaran tersebut akan dicapai.

Program-program harus ditinjau secara berkala pada interval yang terencana, harus di sesuaikan bila diperlukan untuk menjamain sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai.

4.4 Penerapan dan operasi

4.4.1 Sumber daya, peranan, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewenangan.

Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab tertinggi untuk K3 dan sistem manajemen K3.

Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan cara:

a.       Menjamin tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3.

Catatan 1: Sumber daya mencakup sumber daya manusia dan skil khusus, infrastruktur, teknologi dan finansial.

b.      Menentukan peranan, mengalokasikan penanggung jawab dan akuntabilitas, dan mendelegasikan kewenangan untuk memfasilitasi manajemen K3. Peranan, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan kewenangan harusdikokumnetasikan dan dikomunikasikan.

Organisasi harus menunjuk anggota dan manajemen puncak dengan tanggung khusus untuk K3, yang mempunyai peranan dan tangung jawab untuk (diluar tanggung jawab lainnya):

a.       Menjamin bahwa sistem manajemen K3 ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.

b.      Menjamin agar laporan-laporan terkait kinerja sistem manajemen K3 di berikan kepada manajemen puncak untuk ditinjau dan digunakan sebagai dasar peningkatan sistem manajemen K3.

Catatan 2: Manajemen puncak yang ditunjuk (dalam organisasi besar, misalnya, anggota komite eksekutif atau dewan eksekuit) dapat mendelegasikan tugas-tugas mereka kepada wakil manajemen di bawah mereka dengan tetap mempertahankan akuntabilitas.

Identitas dari manajemen puncak yang ditunjuk harus dapat diketahui oleh semua orang yang bekerja di bawah kontrol organisasi.

Semua yang mempunyai tanggung jawab manajemen harus menunjukkna komitmen mereka untuk peningkatan secara berkelanjutan kinera K3.

Orgnisasi harus menjamin agar orang-orang di lokasi kerja mengambil tanggung jawab terhadap aspek-aspek K3 yang berada dalam kontrol mereka dan taat kepada persyaratan-persyaratan K3 yang berlaku.

4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran

Organisasi harus menjamin agar semua orang yang bekerja di bawah kontrol organisasi, yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak kepada K3 adalah orang-orang yang berkompeten dilihat dari pendidikan, pelatihan atau pengalaman. Organisasi harus menyimpan catatan-catatan terkait kompetensi tersebut.

Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan terkait dengan resiko K3 dan terkait sistem manajemen K3.  Organisasi harus memberikan pelatihan atau tindakan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengevaluasi efektifitasnya dan menyimpan catatan-catatan terkait.

Organsiasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk membuat orang-orang yang bekerja di bawah kontrol organsiasi sadar akan:

a.       Konsekwensi K3, baik aktual maupun potensial dari aktifitas dan perilaku mereka dan keuntungan yang diperoleh dari peningkatan kinerja personal.

b.      Peranan dan tanggung jawab serta pentingnya mencakai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur-prosedur K3 dan dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3, termasuk persyaratan mengenai kesiapan dan tanggap darurat.

c.       Konsekwensi potensial bila mengabaikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur pelatihanharus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dalam hal:

a.       Tanggung jawab, kemampuan, bahasa dan tulisan

b.      Resiko

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

4.3.1 Komunikasi

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

a.       Komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi

b.      Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lokasi kerja lain.

c.       Menerima, mendokumentasi dan menanggapi komunikasi yang relevan dari pihak-pihak luar yang berkepentingan

4.3.2 Partisipasi dan konsultasi

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

a.       Partisipasi para pekerja melalui:

• Keterlibatan yang cukup dalam identifikasi bahaya, penilaian resiko dan dalam penetapan kontrol
• Keterlibatan yang cukup dalam investigasi kecelakaan
• Keterlibatan dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan dan sasaran K3.
• Konsultasi bila ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi K3 mereka
• Keterwakilan dalam urusan-urusan menyangkut K3

b.      Konsultasi dengan kontraktor bila ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi K3 mereka.

Organisasi harus menjamin bahwa, bila dianggap perlu, pihak-pihak luar yang berkepentingan dan relevan dikonsultasikan mengenai hal-hal terkait dengan K3.

4.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi sistem manajemen K3 harus mencakup:

a.       Kebijakan dan sasaran K3

b.      Penjelasan tentang lingkup sistem manajemen K3

c.       Elemen-elemen utama sistem manajemen K3 dan interaksinya, dan acuan-acuan dokumennya.

d.      Dokumen, termasuk catatan, yang diperlukan oleh standar K3 ini.

e.      Dokumen, termasuk catatan, yang dianggap perlu oleh organisasi untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol proses yang efektif terkait dengan manajemen dan resiko K3.

Catatan: Penting sekali bahwa dokumentasi proporsional dengan kompleksitas, bahaya dan resiko yang ada, dan dijaga agar minimal, seperlunya untuk efektifitas dan efisiensi.

4.4.5 Pengendalian dokumen

Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen K3 dan oleh standar OHSAS ini harus dikontrol. Catatan adalah type khusus dokumen dan harus dikontrol sesuai dengan klausul 4.5.4.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:

a.       Penyetujuan kelayakan dokumen sebelum diterbitkan

b.      Peninjauan dan pembaharuan bila diperlukan dan penyetujuan ulang

c.       Menjamin bahwa perubahan dan status revisi terbaru dokumen teridentifikasi (diketahui)

d.      Menjamin bahwa versi yang relevandari dokumen yang berlaku tersedia di lokasi penggunaan

e.      Menjamin bahwa dokumen tetap dapat terbaca dan dikenali dengan mudah

f.        Menjamin bahwa dokumen yang berasal dari luar, yang ditentukan oleh organisasi perlu untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen K3-nya, diidentifikasi dan distribusinya dikontrol

g.       Mencegah penggunaan yang tidak diinginkan dokumen-dokumen yang kadaluarsa dan melakukan penandaan dengan cara yang tepat bila dokumen kadaluarsa tersebut di simpan untuk tujuan tertentu.

4.6 Kontrol operasional

Organisasi harus menentukan operasi dan aktifitas yang terkait dengan bahaya-bahaya yang telah teridentifiasi,. Semua operasi dan aktifitas tersebut memerlukan kontrol untuk penanganan resiko K3. Perubahan-perubahan terhadap aktifitas dan operasi tersebut juga harus diatur.

Untuk operasi dan aktifitas tersebut, organisasi harus menerapkan dan memelihara:

a.       Kontrol operasional yang dapat diterapan. Organisasi harus mengintegrasikan kontrol operasional dalam sistem manajemen K3 secara keseluruhan.

b.      Kontrol terkait dengan barang-barang, peralatan dan jasa yang dibeli,

c.       Kontrol terkait kontraktor dan pengunjung lain ke lokasi kerja

d.      Prosedur terdokumentasi, diperlukan bila dianggap bahwa ketiadaan prosedur dapat membuat penyimpangan terhadap kebijakan dan sasaran K3,

e.      Kriteria operasi, bila dianggap bahwa ketiadaan kriteria dapat membuat penyimpangan terhadap kebijakan dan sasaran K3.

4.4.7 Kesiapan dan tanggap darurat

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur

a.       Untuk mengidentifikasi situasi darurat yang potensial

b.      Untuk menanggapi situasi darurat tersebut

Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat aktual dan mencegah atau mengurangi konsekwensi K3 yang merugikan.

Dalam merencanakan tanggap darurat organisasi harus mempertimbangkan pihak-pihak terkait yang relevan, seperti layanan darurat dan tetangga.

Organisasi juga harus menguji prosedur tanggap darurat secara berkalai dengan, bila memungkinkan, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Organisasi harus meninjau prosedur tersebut secara berkala dan melakukan perubahan-perubahan bila diperlukan, khususnya setelah pengujian prosedur dan setelah terjadinya situasi darurat (lihat 4.5.3)

4.5 Pemeriksaan

4.5.1 Pengukuran dan pemantauan kinerja

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara teratur. Prosedur tersebut harus memberi aturan tentang:

a.       Ukuran qualitative dan quantitatie yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

b.      Pemantauan tingkat pencapaian sasaran K3

c.       Pemantauan efektifitas dari kontrol (baik untuk kesehatan maupun keselamatan)

d.      Ukuran kinerja yang bersifat proaktif yang memantau kesesuaian dengan program-program K3, kontrol dan kriteria operasional

e.      Ukuran kinerja yang bersifat reaktif yang memantau kondisi kesehatan yang buruk, insiden (termasuk kecelakaan dan ‘nyaris kecelakaan', dll.) dan bukti-bukti historis lain tentang kurang baiknya kinerja K3

f.        Pencatatan data dan hasil dari pemantauan dan pengukuran yang cukup untuk dijadikan bahan analisa tindakan koreksi dan pencegahan selanjutnya.

Jika diperlukan peralatan untuk melakukan pemantauan atau pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengkalibras dan memelihara peralatan tersebut dengan layak. Catatan kalibrasi dan pemeliharaan dan hasilnya harus disimpan.

4.5.2 Evaluasi kesesuaian

4.5.2.1 Konsistem dengan komitmen organisasi untuk sesuai dengan persyaratan legal dan persyaratan lian terkait K3, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi kesesuaian dengan persyaratan legal K3 secara berkala (lihat 4.3.2)

Organisasi harus menyimpan catatan-catatan hasil dari evaluasi berkala tersebut.

Catatan: frekwensi evaluasi dapat berbeda-beda untuk setiap perayratan legal K3.

4.5.2.2 Organisasi harus mengevaluasi kesesuaian dengan persyaratan K3 lain yang berlaku bagi organisai (lihat 4.3.2). Organisasi dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kesesuaian terhadap persyaratan legal yang disebut dalam klausul 4.5.2.1 atau membuat prosedur yang terpisah.

Organisasi harus menyimpat catatan hasil evaluasi.

Catatan: Frekwensi evaluasi dapat berbeda-beda untuk setiap persyaratan

4.5.3 Investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan

4.5.3.1 Investigasi insiden

Organsiasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menginvestigasi dan menganalisa insiden untuk:

a.       Menentukan ketidaklayakan K3 yang menjadi penyebab dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau memberi kontribusi terjadinya insiden.

b.      Mengidentifikasi kebutuhan tindakan koreksi

c.       Mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan

d.      Mengkomunikasikan hasil dari investigasi.

e.      Investigasi harus dilakukan tepat waktu.

Setiap kebutuhan tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan pencegahan harus ditangani sesuai dengan klausul 4.5.3.2

4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian aktual dan potensial dan untuk melakukan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan. Prosedur harus menetapkan aturan untuk:

a.       Mengidentifikasi dan mengkoreksi ketidaksesuaian dan melakukan tindakan untuk meminimalkan konsekwensi K3.

b.      Menginvestigasi ketidaksesuaian, menentukan penyebab-penyebabnya dan melakukan tindakan untuk menghindari terulangnya kejadian.

c.       Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang layak untuk menghindari kejadian.

d.      Mencatat dan mengkomunikasikan hasil tindaka koreksi dan tindakan pencegahan.

e.      Meninjau efektifitas tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.

Bila dalam tindakan koreksi dan tindakan pencegahan teridentifikasi adanya bahaya baru atau bahaya yang berubah atau dibutuhkan kontrol baru atau perubahan kontrol, prosedur harus mensyaratkan agar penilaian resiko dilakukan sebelum tindakan diterapkan.

Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil untuk menhilangkan penyebab dari ketidaksesuaian aktuan dan potensial harus layak sesuai dengan tingkat permasalahan dan sepadan dengan resiko K3 yang dihadapi.

Organisasi harus menjamin agar setiap perubahan yang terjadi karena dilakukannya tindakan koreksi dan tindakan pencegahan disertai dengan perubahan dokumentasi sistem manajemen K3 yang diperlukan.

4.5.4 Pengendalian catatan

Organisasi harus menetapkan dan memelihara catatan-catatan yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3 organisasi dan terhadap standar OHSAS ini, dan untuk menunjukkan hasil-hasil yang dicapai.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mengakses dan membuang catatan.

Catatan harus dijaga agar tetap dapat terbaca, dapat diidentifikasi dan ditelusuri.

4.5.5 Audit internal

Organisasi harus menjamin agar audit internal terhadap sistem manajemen K3 dilakukan berkala dan terencana untuk:

a.       Menentukan apakan sistem manajemen K3:

a.       Sesuai dengan pengaturan sistem K3 yang telah direncanakan dan dengan persyaratan standar OHSAS ini.

b.      Telah diterapkan dengan tepat dan dipelihara, dan

c.       Efektif memenuhi sasaran dan kebijakan organisasi.

b.      Memberikan informasi hasil audit kepada manajemen.

Program audit harus direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh organisasi, didasarkan pada hasil penilaian resiko dari aktifitas-aktifitas organisasi dan pada hasil audit sebelumnya.

Prosedur audit harus ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, mencakup:

a.       Tanggung jawab, kompetensi dan syarat-syarat dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan penyimpanan catatan terkait.

b.      Penentuan kriteria audit, lingkup, frekwensi dan metoda.

Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus menjamin objektifitas dan  impartiality (tidak berat sebelah) proses audit.

4.6 Tinjauan manajemen

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 pada interval yang terencana, untuk menjamin kecocokan sistem, kelayakan dan efektifitas. Peninjauan harus mencakup penilaian peluang untuk peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemenK3, termasuk kebijakan K3 dansasaran K3. Catatan tinjauan manajemen harus dipelihara.

Masukan tinjauan manajemen harus mencakup:

a.       Hasil audit internal dan hasil dari evaluasi kesesuaian dengan persyaratan legal dan persyaratan lain yang berlaku.

b.      Hasil dari partisipasi dan konsultasi (lihat 4.4.3)

c.       Komunikasi relevan dengan pihak luar yang berkepentingan, termasuk keluhan,

d.      Kinerja K3 organisasi,

e.      Tingkat pencapaian sasaran

f.        Status investigasi insiden, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan,

g.       Tindaklanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya,

h.      Hal-hal yang berubah, termasuk perkembangan persyaratan legal dan persyaratan lain terkait K3, dan

i.         Usulan-usulan untuk peningkatan.

Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus mencakup keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan terkait kemungkinan perubahan dalam hal:

a.       Kinerja K3,

b.      Sasaran dan kebijakan K3,

c.       Sumberdaya, dan

d.      Elemen-elemen lain dari sistem manajemen K3.

Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia (dapat diakses) untuk proses komunikasi dan konsultasi (lihat 4.4.3)

Performance Based Audit

Performance based audit adalah audit yang bertujuan untuk mencari peluang perbaikan kinerja dari suatu proses. Performance based audit mempunyai perbedaan dengan compliance based audit baik dalam tahapan-tahapan prosesnya maupun dari kompetensi auditornya. Dalam tahapan-tahapan prosesnya, performance based audit mirip dengan tindakan koreksi tetapi terbatas sampai pada pencarian penyebab dari suatu masalah. Dalam hal kompetensi auditor, auditor harus orang yang mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang proses yang akan diaudit. Auditor harus merupakan 'subject matter expert' dari proses yang diaudit.
 

Performance based audit sangat tepat diterapkan pada proses-proses yang kinerjanya masih bermasalah atau proses-proses yang menyerap banyak sumber daya dan perlu perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Tahapan dalam Performance Based Audit.
1. Review kinerja proses
Tahapan ini penting dalam performance based audit dan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam tahapan ini auditor harus mempelajari apa kinerja penting dari proses yang sedang audit, berapa bagus kinerja-kinerja tersebut pada saat ini dan kinerja-kinerja mana yang mempunyai prioritas tinggi untuk diperbaiki dan mengapa harus diperbaiki. Setelah auditor mengetahui kinerja dari proses, ada baiknya auditor mengklarifikasikannya dengan penanggung jawab proses.

2. Menentukan aktifitas-aktifitas kritis
Dalam tahapan ini auditor mempelajari aktifitas-aktifitas kritis dalam proses yang akan diaudit, yang berpengaruh besar pada kinerja proses keseluruhan. Tahapan ini sebaiknya dilakukan bersama penanggung jawab proses yang akan diaudit.

3.Menjabarkan kinerja keseluruhan kedalam kinerja yang lebih spesifik
Pengetahuan tentang tahapan-tahapan kritis dalam proses yang akan diaudit akan membuka kemungkinan untuk menjabarkan kinerja keseluruhan menjadi kinerja-kinerja yang lebih spesifik yang terkait dengan tahapan-tahapan kritis tersebut.

4. Menentukan Sasaran audit
Sasaran audit dapat dibuat dengan mudah bila sudah mengetahui tahapan-tahapan kritis dan kinerja spesifik terkait tahapan-tahapan tersebut. Sasaran dalam performance based audit sebaiknya selalu berisi 'mencari peluang-peluang perbaikan dalam proses ...untuk meningkatkan ...

5. Mengidentifikasi faktor-faktor kritis dan potential failure
Auditor belum siap mengaudit hanya dengan sasaran audit. Auditor juga perlu membuat dugaan tentang faktor-faktor kritis dalam aktifitas kritis yang mempengaruhi kinerja spesifik yang telah diketahui. Apakah kompetensi menjadi faktor kritis? atau alat? atau metoda? atau input dari aktifitas tersebut? atau mungkin kombinasi dari beberapa tersebut? Untuk membuat dugaan tentang faktor kritis, auditor harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang aktifitas yang akan diaudit.

6. Membuat checklist audit
Checklist audit pada dasarnya adalah daftar dari faktor-faktor kritis yang teridentifikasi pada tahap 5, ditambah hal-hal yang lebih spesifik yang menurut auditor perlu diperiksa dan diamati. Dalam pembuatan checklist, Auditor harus selalu mengingat bahwa audit yang akan dilakukan adalah untuk membuktikan apakah faktor-faktor kritis tersebut bermasalah atau tidak bermasalah.

7. Melaksanan audit
Sama halnya dengan compliance based audit, performance based audit dilakukan dengan panduan checklist yang telah dibuat. Tentu saja, auditor juga harus membuka mata dan telinga untuk mengidentifikasi adanya hal-hal lain yang harus diperiksa dan diamati diluar dari cheklist yang telah dibuat. Ada kemungkinan terdapatnya faktor-faktor kritis yang tidak terduga sebelumnya pada tahap 5. Keberhasilan performance based audit ditentukan dari akurasi penilaian auditor apakah faktor-faktor kritis dari aktifitas-aktifitas yang diaudit bermasalah atau tidak bermasalah.

8. Melaporkan hasil audit
Laporan audit harus berisi informasi yang jelas kepada pihak manajemen tentang peluang perbaikan yang ada pada proses yang diaudit. Isi dari laporan hendaknya mencakup:

• Kinerja proses keseluruhan dan pentingnya melakukan perbaikan (hasil dari tahap 1)
• Aktifitas kritis dan kinerja spesifik dari aktifitas tersebut (tahapan 2 dan 3)
• Faktor-faktor kritis yang mempengarui kinerja spesifik dari aktifitas (hasil dari tahapan 5 ditambah faktor lain yang mungkin baru ditemukan saat pelaksanaan audit)
• Faktor-faktor kritis yang sudah dikelola dengan baik (hasil dari tahap 7)
• Faktor-faktor kritis yang bermasalah, yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja.

9. Follow-up audit
Follow-up audit dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan koreksi temuan audit ditetapkan dan diterapkan. Follow-up audit harus terus dilakukan sampai terdapat bukti bahwa masalah telah diselesaikan atau pihak menajamen memutuskan untuk membiarkan masalah tersebut dan menanggung resiko yang ada.

Analisis resiko ergonomi kegiatan pemanenan kelapa...

Resiko ergonomi merupakan salah satu aspek dalam menyusunan analisa dan identifikasi bahaya, Pengertian ergonomi sendiri adalah ilmu yang me...

Langkah-langkah menyusun prosedur kerja

Prosedur kerja atau Standard Operating procedure (SOP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan sebuah sistem manajemen dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan aspek kepentingan prosedur kerja umumnya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: prosedur kerja departemen (departement procedure) dan prosedur kerja  unit bisnis (business unit procedure). Prosedur kerja departemen secara umum hanya berlaku untuk departemen terkait, sedangkan prosedur kerja bisnis unit berlaku untuk seluruh departemen yang berada dalam unit bisnis (perusahaan).

Mengingat prosedur kerja berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai standar perusahaan maka penting untuk memahami sistematika penyusunan prosedur kerja yang benar sehingga dapat diterapkan dengan baik Berikut langkah-langkah dalam penyusunan dokumen prosedur kerja:

1.    Halaman Judul

Halaman judul berisikan: Judul prosedur, kolom pengesahan, status dokumen (nomor dokumen, tanggal terbit, revisi, dan jumlah halaman), dan logo perusahaan. Untuk status dokumen dan logo perusahaan sebaiknya di buat dalam kolom header sehingga dapat dilihat pada tiap lembar prosedur.

2.    Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan memuat alasan dibuatnya prosedur, sedangkan ruang lingkup memuat pihak dan bagian mana saja yang harus melaksanakan prosedur tersebut.

3.    Referensi

Referensi mencantumkan dokumen terkait baik internal maupun eksternal yang menjadi acuan dalam pembuatan prosedur. Dokumen eksternal yang dijadikan referensi umumnya adalah peraturan perundangan, clausal terkait dari sistem manajemen yang digunakan, dan standar lainnya yang berhubungan dengan prosedur. Sedangkan dokumen internal yang biasanya dijadikan acuan adalah dokumen manual atau prosedur lainnya yang berhubungan.

4.    Tanggung Jawab

Tanggung jawab berisi uraian tanggung jawab pihak-pihak yang terkait langsung dengan prosedur kerja tersebut, uraian tanggung jawab biasanya mencantumkan nama departemen atau jabatan.

5.    Uraian prosedur

Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena memuat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sebuah prosedur. Uraian prosedur juga umumnya dilengkapi dengan diagram alir (flow chart).

6.    Lampiran

Pada bagian ini diuraikan form-form apa saja yang digunakan dalam implementasi prosedur. Form yang digunakan harus diberi penomoran mengikuti penomoran dokumen prosedur kerja.

Mencermati keluarnya GAPKI dari RSPO

Tanggal 29 September 2011 Gabungan Asosiasi Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan keluar dari keanggotaan RSPO. Berbagai kalangan dan pengamat menanggapi isu ini dari berbagai sudut pandang pro dan kontra. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa keluarnya GAPKI dari RSPO merupakan langkah yang tepat mengingat Indonesia yang notabene adalah produsen Sawit terbesar di dunia justru memiliki posisi tawar yang lemah di RSPO, hal ini dipahami oleh kalangan pro bahwa selama ini forum RSPO tidak banyak memberikan manfaat untuk anggotanya. Keluarnya GAPKI dari RSPO juga dipandang bahwa pada dasarnya keanggotaan RSPO lebih banyak didominasi oleh Negara-negara konsumen dan industri. Pendapat lain dari kalangan pro menyatakan bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki standar kelapa sawit yang berkelanjutan yakni ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), sehingga keluarnya GAPKI dari ISPO diharapkan dapat mengembangkan ISPO terutama dalam mendapatkan pengakuan dunia. Sedangkan pihak yang ‘menyayangkan’ GAPKI berusaha menanggapi keluarnya GAPKI dari forum tersebut secara objektif melihat dari sudut pandang peraturan keanggotaan RSPO.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah ISPO yang dianggap sebagai standar kelestarian kelapa sawit di Indonesia mampu mengembangkan diri menjadi lembaga sertifikasi yang diakui dunia? Dengan umur yang masih sangat muda, hal ini menjadi tanda Tanya besar bagi kalangan industry kelapa sawit Indonesia maupun luar negeri. Pun ISPO bersifat ‘mandatori’ namun bagaimana menarik pasar luar negeri terutama negara-negara Eropa tidaklah cukup hanya dengan rerulasi pemerintah. GAPKI dan seluruh anggota ISPO harus bekerja secara professional dan fokus terhadap nilai-nilai kelestarian yang tertuang dalam ISPO, kepentingan politik harus dikesampingkan terlebih dahulu, karena percaya atau tidak ‘pasar’ sudah semakin memahami arti dari ‘sustainability’.

Dalam konteks kelembagaan kehadiran ISPO juga harus dipandang sebagai daya tarik tersendiri dalam menciptakan keberlanjutan kelapa sawit, keberadaan RSPO dan ISPO hendaknya dijadikan acuan bagi pelaku industry kelapa sawit sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan system manajemen persawitan secara berkelanjutan.

Pemeriksaan sebelum pengoperasian gergaji mesin (chainsaw)

Chainsaw (gergaji mesin) merupakan peralatan mekanis yang biasa digunakan untuk menebang pohon atau memotong kayu. Kelebihan chainsaw dibanding gergaji tangan adalah dari segi kecepatan memotong dan hasil potongan yang lebih rapi. Jenis dan model chainsaw yang umum digunakan saat ini adalah jenis yang ringan, kekuatan mesin 10-12 HP dengan panjang bilah penghantar antara 24-30 inchi.

Toolbox Topic Meeting

Toolbox topic atau toolbox meeting adalah serangkaian informasi singkat yang diberikan kepada pekerja sebelum memulai aktifitas pekerjaan. Materi toolbox disusun oleh departement safety,

Sekilas Mengenai AMDAL

Definisi AMDAL

AMDAL( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Peraturan mengeni AMDAL tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Manfaat AMDAL

• Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah 
•  Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan 
•  Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan 
•   Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
• Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

Dokumen AMDAL

  

• Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) 
• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 
• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 
• Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 
• Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.

Prosedur AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari :

1.        Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

2.       Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat

3.        Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)

4.       Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

5.        Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

6.      Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

7.       Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

8.       Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

9.       Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

10.    Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Siapa yang Menyusun AMDAL?

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000

Sejarah Perkembangan K3

Mungkin ada yang ingin mengetahui sejarah perkembangan K3 mulai dari zaman pra-sejarah sampai dengan zaman modern sekarang, berikut uraian singkatnya (dikutip dari berbagai sumber)

 a. Zaman Pra-Sejarah

Pada zaman batu dan goa (Paleolithic dan Neolithic) dimana manusia yang hidup pada zaman ini telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat digunakan. Disain tombak dan kapak yang

mereka buat umumnya mempunyai bentuk yang lebh besar proporsinya pada mata kapak atau ujung tombak. Hal ini adalah untuk menggunakan kapak atau tombak tersebut tidak memerlukan tenaga yang besar karena dengan sedikit ayunan momentum yang

dihasilkan cukup besar. Disain yang mengecil pada pegangan dimaksudkan untuk tidak membahayakan bagi pemakai saat mengayunkan kapak tersebut.

b. Zaman Bangsa Babylonia (Dinasti Summeria) di Irak

Pada era ini masyarakat sudah mencoba membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Pada masa ini masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka. Dan semakin berkembang setelah ditemukannya tembaga dan suasa sekitar 3000-2500 BC. Pada tahun 3400 BC masyarakat sudah mengenal konstruksi dengan menggunakan batubata yang dibuat proses pengeringan oleh sinar matahari. Pada era ini masyarakat sudah membangunan saluran air dari batu sebagai fasilitas sanitasi.  Pada tahun 2000 BC muncul suatu peraturan “Hammurabi” yang menjadi dasar adanya kompensasi asuransi bagi pekerja.

c. Zaman Mesir Kuno

Pada masa ini terutama pada masa berkuasanya Fir’aun banyak sekali dilakukan pekerjaan-pekerjaan raksasa yang melibatkan banyak orang sebagai tenaga kerja. Pada tahun 1500 BC khususnya pada masa Raja Ramses II dilakukan pekerjaan

pembangunan terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Disamping itu Raja Ramses II juga meminta para pekerja untuk membangun “temple” Rameuseum. Untuk menjaga agar pekerjaannya lancar Raja Ramses II menyediakan tabib serta pelayan untuk menjaga kesehatan para pekerjanya.

d. Zaman Yunani Kuno

Pada zaman romawi kuno tokoh yang paling terkenal adalah Hippocrates. Hippocrates berhasil menemukan adanya penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya.

e. Zaman Romawi

Para ahli seperti Lecretius, Martial, dan Vritivius mulai memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan karena adanya paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja seperti timbal dan sulfur. Pada masa pemerintahan Jendral Aleksander

Yang Agung sudah dilakukan pelayanan kesehatan bagi angkatan perang.

f. Abad Pertengahan
Pada abad pertengahan sudah diberlakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Masyarakat pekerja sudah mengenal akan bahaya vapour di lingkungan kerja sehingga disyaratkan

bagi pekerja yang bekerja pada lingkungan yang mengandung vapour harus menggunakan masker.

g. Abad ke-16

Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hoheinheim atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Paracelsus mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja terutama yang dialama oleh pekerja tambang. Pada era ini seorang ahli yang bernama Agricola dalam bukunya De Re Metallica bahkan sudah mulai melakukan upaya pengendalian bahaya timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip ventilasi.

h. Abad ke-18
Pada masa ini ada seorang ahli bernama Bernardino Ramazzini (1664 – 1714) dari Universitas Modena di Italia, menulis dalam bukunya yang terkenal : Discourse on the diseases of workers, (buku klasik ini masih sering dijadikan referensi oleh para ahli K3

sampai sekarang). Ramazzini melihat bahwa dokter-dokter pada masa itu jarang yang melihat hubungan antara pekerjaan dan penyakit, sehingga ada kalimat yang selalu diingat pada saat dia mendiagnosa seseorang yaitu “ What is Your occupation ?”.

ramazzini melihat bahwa ada dua faktor besar yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu bahaya yang ada dalam bahan-bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan-gerakan janggal yang dilakukan oleh para pekerja ketika bekerja (ergonomic

factors).

i. Era Revolusi Industri (Traditional Industrialization)

Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah :

1. Penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi.
2. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia
3. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku (khususnya bidang industri kimia dan logam).
4. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar berkembangnya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru.
5. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemajanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran.

j. Era Industrialisasi (Modern Idustrialization)

Sejak era revolusi industri di ata samapai dengan pertengahan abad 20 maka penggnaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan pembuatan alat pelindung diri, safety devices. dan interlock dan alat-alat

pengaman lainnya juga turut berkembang.

k. Era Manajemen dan Manjemen K3

Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekaran. Perkembangan ini dimulai dengan teori Heinrich (1941) yang meneliti penyebabpenyebab kecelakaan bahwa umumnya (85%) terjadi karena faktor manusia (unsafe act)

dan faktor kondisi kerja yang tidak aman (unsafe condition). Pada era ini berkembang system automasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Namun system otomasi menimbulkan masalah-masalah manusiawi yang akhirnya berdampak kepada kelancaran pekerjaan karena adanya blok-blok pekerjaan dan tidak terintegrasinya masing-masing unit pekerjaan. Sejalan dengan itu Frank Bird dari International Loss Control Institute (ILCI) pada tahun

1972 mengemukakan teori Loss Causation Model yang menyatakan bahwa factor manajemen merupakan latar belakang penyebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan perkembangan tersebut serta adanya kasus kecelakaan di Bhopal tahun

1984, akhirnya pada akhir abad 20 berkembanglah suatu konsep keterpaduan system manajemen K3 yang berorientasi pada koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health dan masalah lingkungan

dalam suatu system manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000 dan ISO 18000.

l. Era Mendatang
Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas.

Penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktifitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asazi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Upaya ini tentu saja lebih bayak

berorientasi kepada aspek perilaku manusia yang merupakan perwujudan aspek-aspek K3.